Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surakarta pada bulan Agustus hingga September 2022 gencar menggelar Safari Pajak Bumi dan Bangunan yang bekerjasama dengan Bank Jateng. Kegiatan ini cukup efektif untuk mempercepat penerimaan PBB-P2 sekaligus untuk pemeliharaan data PBB agar semakin valid. Kegiatan ini dilakukan di wilayah kelurahan seperti yg sudah dilakukan di Kelurahan Manahan (1-2/08) dan Kelurahan Sumber (3-4/08)

“Kegiatan ini kita laksanakan dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, baik pelayanan pembayaran pajak bumi dan bangunan maupun permohonan pelayanan perubahan data PBB karena masih ada data PBB yang belum sesuai baik nama wajib, alamat wajib pajak /objek pajak pajak sehingga perlu dirubah dan dilakukan pembetulan ujar Kepala Bidang Penagihan Bapenda Kota Surakarta, Pak Widi.

Dengan adanya Safari Pajak Bumi dan Bangunan ini, masyarakat tidak perlu repot ke bank dalam membayar PBB, karena mungkin tidak ada waktu, jaraknya jauh dan mungkin enggan seringkali mendapati antrean yang cukup banyak. Hal ini mendapat respon positif dari masyarakat sehingga pada tahun ini sudah terlaksana Safari PBB di10 wilayah Kelurahan.

Sebelum pelaksanaan, Bapenda telah meluncurkan surat pemberitahuan / tagihan PBB di wilayah kelurahan yang dilaksanakan kegiatan Safari PBB. Surat pemberitahuan / tagihan PBB didistribusikan kepada masyarakat / wajib pajak PBB oleh Kelurahan melalui kepala RW/RT. Pada pelaksanaannya masyarakat yang ingin melakukan pembayaran PBB hanya perlu membawa surat pemberitahuan / tagihan PBB yang telah mereka terima.

“Iya sangat dipermudah, karena biasanya harus ke bank ini hanya tinggal ke kelurahan dan kebetulan jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah” ujar salah satu warga yang melaksanakan pajak.

“Harapan dari pelaksanaan kegiatan ini yang pertama mendekatkan pelayanan perpajakan ke masyarakat, agar lebih cepat dan mudah melakukan pembayaran pajak khususnya PBB, yang kedua tentunya untuk percepatan realisasi penerimaan pajak daerah khususnya PPB-P2, kemudian yang ketiga dengan kita memberikan pelayanan perubahan data PBB , presentase kesalahan data PBB akan berkurang” imbuh Pak Widi.