Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Dasar Pengenaan PBB P-2 adalah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)

Tarif PBB Pedesaan dan Perkotaan :

1. 1. NJOP <- Rp 1.000.000.000 ditetapkan 0.1%
   2. Rp 1.000.000.000 < NJOP <- Rp 2.000.000.000 ditetapkan 0,15%
   3. NJOP -> Rp 2.000.000.000 ditetapkan 0,2%

Besaran NJOPTKP adalah Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

Besaran Pokok PBB P2=Tarif x (NJOP – NJOPTKP)

MASA PAJAK

1. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
2. Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari

Pembayaran PBB Pedesaan dan Perkotaan dapat dilakukan di Bank Jateng.

Keterlambatan pembayaran melebihi jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.

Jenis Pelayanan :

Pelayanan Keberatan, Pembetulan dan Pengurangan dapat dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta, Kompleks Balaikota Surakarta Jl. Jend. Sudirman No. 2 Surakarta.

Pelayanan Keberatan, Pembetulan dan Pengurangan diajukan paling lambat 3 (Tiga) Bulan terhitung diterimanya SPPT PBB P-2 oleh Wajib Pajak.