Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub

• Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
• Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri atas:

1. Subbagian Administrasi dan Umum
   c. Bidang Penetapan, terdiri atas:
2. Subbidang Perhitungan dan Penetapan; dan
3. Subbidang Dokumentasi dan Pelaporan;
   d. Bidang Penagihan, terdiri atas:
4. Subbidang Penagihan dan Keberatan; dan
5. Subbidang Pemeriksaan dan Pengawasan;
   e. Bidang Pendataan, terdiri atas:
6. Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan; dan
7. Subbidang Pendaftaraan, Pendataan dan Sistem Informasi;
   f. UPT; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.