Pembetulan dilakukan agar pajak yang dibayarkan adil, akurat, dan sesuai fakta.

Jika data pada SPPT PBB-P2 tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya mulai dari nama wajib pajak, alamat objek pajak, luas tanah/bangunan, hingga NJOP Wajib Pajak berhak mengajukan pembetulan.

SPPT PBB-P2 Tahun 2026 Telah Terbit

Bapenda Kota Surakarta menerima kunjungan kerja dari Bapenda Kabupaten Mojokerto dan Bapenda Kabupaten Cirebon sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antar daerah dalam pengelolaan pajak daerah. Kegiatan ini menjadi ruang untuk berbagi pengalaman, berdiskusi, serta saling belajar mengenai prak...

Rapat ini membahas penguatan kerja sama Pemerintah Kota Surakarta dan Kementerian melalui penyempurnaan PKS, pendampingan UMKM lewat program BDS, fasilitasi ekspor oleh Bea Cukai, serta pertukaran data pajak untuk pengawasan terpadu pusat dan daerah.